Memperjuangkan Hak Penyandang Disabilitas

57 views
Memperjuangkan Hak Penyandang Disabilitas

Memperjuangkan Hak Penyandang Disabilitas

Memperjuangkan Hak Penyandang Disabilitas – Padahal sudah dinyatakan lulus tahap akhir pasca integrasi nilai tes SKD dan SKB, tapi kemudian pada pengumuman selanjutnya status kelulusannya dianulir. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kenapa hal itu bisa terjadi?

Seperti termaktub dalam PermenpanRB Nomor 36 Tahun 2018 bahwa seleksi penerimaan CPNS ada beberapa tahapan. Mulai dari seleksi administrasi, tes SKD, tes SKB dan pemberkasan. Masing-masing tahapan seleksi ada sistem gugur.

Jika dari keempat tahapan tersebut lulus terus-menerus, maka peserta berhak menyandang status CPNS, dengan bukti berupa SK CPNS dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Namun, jika keempat tahapan seleksi, tidak lulus, maka peserta dinyatakan gugur, meskipun sudah sampai pengumuman kelulusan final hasil integrasi nilai SKD dan SKB. Karena masih ada satu tahapan seleksi lagi. Yaitu pemberkasan.

Tahapan yang terakhir ini cukup mendebarkan. Karena proses yang paling menentukan peserta. Tidak sedikit peserta yang dibatalkan kelulusannya. Baik pada instansi pusat (Kementerian/Lembaga Negara), dan instansi daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten).

Alasan pembatalan macam-macam. Ada yang tidak mengumpulkan berkas sesuai waktu (telat), dokumen persyaratan tidak lengkap, kualifikasi pendidikan tidak sesuai yang disyaratkan, tidak memenuhi syarat umum/khusus dll.

Tidak sedikit peserta yang melayangkan protes atas keputusan pembatalan kelulusan, sebagai bentuk keberatan atas ketidaklulusannya. Termasuk yang baru-baru ini heboh adalah kasus Dokter Romi. Yakni salah satu peserta tes CPNS 2018 yang dibatalkan kelulusannya oleh Panselda Solok Selatan, Sumatera Barat.

Alasan pembatalan kelulusan dokter romi adalah tidak memenuhi syarat pada formasi cpns umum. Diketahui ternyata kaki yang bersangkutan tidak berfungsi normal. Ada kelemahan fungsi tungkai kaki, sehingga tidak bisa/sulit untuk berdiri.

Dokter romi merupakan peserta CPNS yang melamar pada formasi dokter gigi pada puskesmas talun, solok selatan. Hanya ada 2 peserta, yakni dokter romi dan dokter lili suryani.

Diketahui ternyata ada indikasi kongkalikong dari peristiwa tersebut. Ada laporan dari salah satu peserta kepada pansleda yang menyatakan bahwa dokter gigi harus bisa berdiri saat memeriksa pasien. Dari laporan tersebutlah akhirnya status dokter romi dibatalkan kelulusannya.

Setelah resmi dibatalkan, akhirnya dokter lili suryani yang mengisi jabatan CPNS pada formasi dokter gigi puskesmas talun. Dan status dokter romi hingga kini belum jelas, dan masih memperjuangkan nasibnya atas ketidakadilan yang menimpanya.

Sebagai dokter gigi yang menyandang status disabilitas, tentu berhak memperoleh perlakuan sama dimata hukum. Karena eksistensinya sudah dijamin oleh konstitusi. Yakni Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Mereka berhak memperoleh pekerjaan, penghasilan, memperoleh pendidikan, berkeluarga, dan masih banyak lagi. Ini yang perlu dipahami oleh kita semua, agar tidak memandang sebelah mata penyandang disabilitas, karena keterbatasannya.

Yang cukup mengherankan adalah panselda solok selatan tetap bersikukuh atas keputusannya. Dengan alasan sudah sesuai dengan prosedur. Atas berbagai pertimbangan dan masukan dari instansi terkait, seperti dinas, pemda, pemprov, kemenkes, menpan, bkn, dll.

Prosedur memang penting untuk direalisasikan. Tapi yang tak kalah penting adalah perlu melihat juga sisi kemanusiaan. Yang jadi pertanyaan bahwa keputusan tersebut atas dasar prosedural ataukah hasil sebuah konspirasi atas laporan dari oknum peserta?

Ini merupakan kritik keras atas kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan tradisi kolonial, yakni nepotisme. Harusnya sejak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah tidak ada lagi praktik KKN dalam rekrutmen ASN. Melainkan sudah mulai implementasi sistem meritrokasi, yakni sistem seleksi dilakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang peserta, termasuk kondisi kecatatan.

Kasus dokter romi ini sudah meluas hingga menjadi perhatian masyarakat tanah air. Mestinya panselda solok selatan perlu berbenah diri dan sigap dalam menerima masukan, baik dari publik maupun dari pemerintah pusat.

Hanya ada 2 pilihan bagi panselda solok selatan. Apakah tetap bersikukuh mempertahankan image buruk dimata publik atas ketidakadilan dalam sistem rekrutmen dengan masih mempertahankan tradisi nepotisme? Ataukah ingin merubah image menjadi baik dengan mengembalikan status dokter romi menjadi CPNS, dan membatalkan kelulusan dokter lili suryani? Keputusan tersebut yang bisa menjawab dan menentukan adalah panselda solok selatan.

Publik berharap semoga ada sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan diskriminasi atas penyandang disabilitas.

Tags: #Formasi Disabilitas #Memperjuangkan Hak #Penyandang Disabilitas #Peserta Tes #Polemik CPNS #Rekrutmen CPNS

Silahkan Komentar