Istilah-Istilah Penting dalam Seleksi Penerimaan CPNS 2019

47 views
Daftar Istilah Penting dalam Rekrutmen CPNS 2019

Daftar Istilah Penting dalam Rekrutmen CPNS 2019

Istilah-Istilah Penting dalam Seleksi Penerimaan CPNS 2019 – Bagi sahabat zunif.com yang hendak ikut serta meramaikan tes seleksi penerimaan CPNS 2019, tentu perlu mempelajari dan mempersiapkan berbagai hal. Terlebih lagi jika ternyata anda baru pertama kali mengikuti ajang kompetisi tes bergengsi sepanjang sejarah bangsa ini, karena mungkin baru lulus sekolah (SMA/MA/SMK) atau baru lulus kuliah D3/S1/Profesi/S2/Spesialis/S3.

Hal utama yang perlu dipersiapkan adalah kelengkapan berkas dokumen lamaran CPNS. Misalnya seperti ijazah, transkrip nilai, foto, KTP, kartu keluarga, sertifikat akreditasi prodi dan Perguruan Tinggi. Dokumen tersebut selain perlu di scan menjadi soft file, juga perlu di legalisir.

Setelah berkas dokumen dirasa lengkap, baru kemudian mempersiapkan diri dengan baik dengan belajar intensif untuk menghadapi tes SKD dan SKB. Perlu belajar memahami materi dan kisi-kisi yang diujikan dalam tes tersebut, dan perlu memperbanyak latihan soal-soal tes sesuai dengan kisi-kisi (materi) tes SKD berdasarkan PermenpanRB nomor 23 tahun 2019.

Hal lain yang tak kalah penting adalah sahabat zunif.com perlu mengetahui istilah-istilah dalam rekrutmen CPNS 2019. Minimal tahu arti dan maksudnya, agar anda bisa dengan mudah mengikuti alur seleksi penerimaan CPNS yang lumayan panjang sampai memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Berikut ini admin blog zunif.com akan berbagi informasi mengenai daftar istilah penting yang ada dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 yang bersumber dari PermenpanRB nomor 23 tahun 2019. Semoga bisa membantu saudara sekalian.

Daftar Istilah Penting dalam Seleksi Penerimaan CPNS 2019

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Computer Assisted Test (CAT) adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.

Daftar Nilai adalah daftar yang memuat nama peserta, kode jabatan, kode pendidikan, kode instansi, nomor ujian, nilai, dan peringkat hasil seleksi.

Diaspora adalah Warga Negara Indonesia yang menetap di luar wilayah Republik Indonesia dan bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang bukan merupakan penerima bantuan dari pemerintah.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jenis jabatan yang mendukung program kerja Pemerintah dalam rangka pencapaian visi dan misi Indonesia maju adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya ditetapkan pula kebutuhan (formasi) khusus untuk Putra/Putri Lulusan Terbaik “Dengan Pujian”/Cumlaude, Penyandang Disabilitas, Diaspora, dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat dan formasi khusus lainnya yang bersifat strategis.

Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan Instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara atau Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana. Panselnas dapat pula memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan masalah kepegawaian pada umumnya.

Passing Grade adalah nilai ambang batas kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar. Untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, nilai ambang batas kelulusan (passing grade) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
1. Menteri di Kementerian
2. Jaksa Agung
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Kepala Badan Intelijen Negara
5. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
6. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non-Struktural
7. Sekretaris Mahkamah Agung
8. Gubernur di Instansi Daerah Provinsi
9. Bupati/Wali Kota di Instansi Daerah Kabupaten/Kota
10. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: Sekretaris Jenderal, Sekretaris Menteri, Sekretaris Utama, Sekretaris Lembaga Non-Struktural, dan Sekretaris Daerah Provinsi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas keteknisan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.

Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut kriteria penetapan kebutuhan adalah pemberian pertimbangan guna memenuhi kebutuhan jenis dan jumlah serta jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mewujudkan program kerja Pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Indonesia maju.

Pengelompokan penetapan kebutuhan/formasi jabatan adalah proses kegiatan mengelompokan penetapan kebutuhan/formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama namun unit/satuan kerja penempatannya berbeda. Pengelompokan jabatan dimaksud hanya berlaku untuk Instansi Pusat.

Tags: #CPNS 2019 #Daftar Istilah #Istilah Penting #Kamus CPNS #Penerimaan CPNS #Seleksi Pegawai

Silahkan Komentar